Menyikapi dinamika menjelang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis, termasuk PT Pertamina (Persero), Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyampaikan sikap.

FSPPB tegas menyerukan agar setiap proses pengambilan keputusan, termasuk pengangkatan Direksi dan Komisaris, sepenuhnya terbebas dari kepentingan politik praktis dan kelompok tertentu yang tidak berpihak pada kepentingan nasional.

Presiden FSPPB menyatakan bahwa Pertamina merupakan perusahaan strategis negara yang bergerak di sektor energi, sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak dan termasuk dalam cabang produksi penting bagi negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, FSPPB menegaskan bahwa kendali atas arah dan kepemimpinan perusahaan ini seharusnya berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara.

"FSPPB memandang bahwa pengelolaan Pertamina harus mencerminkan kedaulatan energi nasional yang berkeadilan dan berorientasi pada kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, pengangkatan Direksi dan Komisaris bukan sekadar prosedural, namun strategis bagi keberlangsungan bangsa, sehingga semestinya menjadi kewenangan penuh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto," tegas Presiden FSPPB.

FSPPB sebagai organisasi pekerja yang sah dan konstitusional di lingkungan Pertamina, akan terus mengawal eksistensi dan keberlanjutan perusahaan demi menjaga ketahanan dan kemandirian energi nasional.

FSPPB juga kembali mendorong pemerintah untuk menata ulang struktur holding BUMN energi, serta mengembalikan Pertamina sebagai perusahaan negara yang terintegrasi dari hulu hingga hilir di bawah kendali langsung negara.

Langkah ini diyakini tidak hanya akan memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional, tetapi juga mampu meringankan beban rakyat dengan menyediakan energi yang relatif lebih murah dan terjangkau, baik untuk masyarakat umum, pelaku usaha, sektor transportasi, maupun efisiensi belanja pemerintah di sektor energi.

"Kedaulatan energi adalah fondasi kedaulatan bangsa. Maka pengelolaan energi tidak boleh tunduk pada mekanisme pasar semata atau intervensi kepentingan jangka pendek, melainkan harus berlandaskan pada konstitusi dan semangat Pancasila," lanjutnya.

FSPPB menegaskan komitmennya untuk terus berjuang bersama seluruh elemen bangsa dalam menjaga aset strategis negara dan mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan: kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

• ·国外动画专业留学院校推荐
• ·Penampakan Sapi Kurban Milik Prabowo
• ·Pengin Bikin Romantis, PKB Undang Semua Ketum Partai dalam Harlah ke
• ·Pilkada DKI 2024, Kaesang Pangarep: Survei Paling Realistis Dengan Pak Anies
• ·普利茅斯大学奖学金项目及申请资格
• ·Bamsoet Ingin Dana Bantuan Parpol Naik 10 Kali Lipat, Kutip Kajian KPK
• ·Jelang Keberangkatan ke IKN, Ini Harapan Pelatih Paskibraka Pusat 2024
• ·Terkuak! Ini 5 Identitas Anggota KKB Pelaku Pembakaran Sekolah di Pegunungan Bintang Papua
• ·HP Hendak Dirampas, 2 Remaja di Duren Sawit Duel dengan Begal Bersajam
• ·PDIP Tugaskan 7 Kader Seniornya Jalin Kerjasama Politik di Pilkada Jakarta
• ·Waspada Gelombang Panas, Jokowi Ingatkan Dunia Menuju Neraka Iklim
• ·Jelang Pilkada 2024, KPU Bakal Coklit Serentak
• ·Potong Rambut dan Kuku Sebelum Idul Adha, Bagaimana Hukumnya?
• ·Mantap! MA Tolak Kasasi Rafael Alun, KPK Diperintahkan Kembalikan Rumah di Simprug
• ·Kemendag Akan Terapkan Bea Impor 200 Persen, Kemenperin Beri Klarifikasi
• ·7 Cara Menghilangkan Tangan 'Kecabean', Bahannya Ada di Dapur Rumah