DPR Kritisi Rencana Pemerintah Impor Beras hingga Mencapai 1 Juta Ton

JAKARTA,quickq最新安装包下载 DISWAY.ID--Dengan kondisi Indonesia yang sudah mengimpor beras sebanyak 3,5 juta ton pada tahun 2024 ini, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menghimbau agar rencana tersebut dijalankan dengan cermat dan penuh perhitungan.

Menurut keterangan Anggota Komisi 4 DPR FPKS, Riyono Aleg, opsi impor beras senilai 1 juta ton tersebut dapat dilakukan apabila produksi dalam negeri serta penyerapan gerabah petani sudah terbilang maksimal.

BACA JUGA:Menteri Zulhas Buka Opsi Impor Beras 1 Juta Ton, Begini Tanggapan Bapanas

BACA JUGA:Dompet Dhuafa Bersama Berbagi Beras Indonesia, Berikan Bantuan Langsung Melalui ATM Beras Bagi Puluhan Warga Karadenan

“Boleh saja memprediksi soal produksi beras nasional, tapi maksimalkan dulu produksi dalam negeri,” ujar Riyono dalam keterangan tertulis resminya pada Kamis 31 Oktober 2024.

Selain itu, Riyono juga menyatakan bahwa produksi gerabah juga saat ini tengah turun seiring dengan berkurangnya luas lahan produktif. Kendati begitu, ia juga menambahkan bahwa penurunan tersebut masih dalam batas wajar.

“Menurunnya masih dalam batas margin error, yang masih bisa ditoleransi untuk kebutuhan dalam negeri,” jelas Riyono.

BACA JUGA:Sosok Calon Bupati Nganjuk Ita Triwibawati yang Dirujak Warganet Gegara Punya Inovasi Buat Padi Jadi Beras

BACA JUGA:Inovasi Cabup Nganjuk Ita Triwibawati Akan Ubah Padi Jadi Beras, Netizen: Yang Kita Makan Selama ini Adalah Gabah

“Kalau mau impor, cek dulu ke Bulog untuk serap gabah petani. Bagaimana realisasinya, kalau belum terpenuhi ya jangan (impor),” lanjutnya.

Sementara itu menurut Ketua Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adidiir, dirinya mengungkapkan dukungannya terhadap rencana opsi Impor beras tersebut.

“Kita semua dukung untuk tingkatkan Produksi DN,” ujar Arief saat dihubungi oleh Disway pada Kamis 31 Oktober 2024.

Menurut Arief, keputusan ini juga mempertimbangkan penurunan luas panen pada tahun 2024 ini, yang diprediksi akan turun dari 10,21 juta hektare (ha) dari periode 2023, menjadi 10,05 ha.