Ganjar Berkomitmen Mengembalikan Kepercayaan Publik Terhadap Penegakan Hukum
Calon Presiden Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara yang dinilai memiliki catatan buruk dalam penegakan hukum, pemberantasan korupsi hingga demokrasi.
Hal ini disampaikan saat Ganjar menjadi narasumber dalam acara saresehan nasional yang diadakan oleh Alumni Universitas Negeri Makassar di Hotel Four Points, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (18/11/2023).
Awalnya Ganjar ditanya oleh panelis Prof Zainal Arifin Mochtar tentang kondisi penegakan hukum, pemberantasan korupsi hingga demokrasi saat ini.
"Dengan kondisi begini, membuat arus baliknya bagaimana? misalkan kalau kita melihat KPK berantakan betul, MK, orang bilang Mahkamah Keluarga, membuat arus baliknya, kira-kira Mas Ganjar membayangkan seebagai seorang presiden, mau membalikan ke arus yang baik itu bagaimana?" tanya akademisi Prof Zainal Arifin Mochtar kepada Ganjar?
Menurut Ganjar, mengembalikan kepercayaan publik melibatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, seperti agamawan, ilmuan, budayawan, dan media.
"Ketika kewengan itu ada, dan diberikan kepada seorang pemimpin, pemimpinnya yang kemudian membikin arusnya itu dibalik," kata Ganjar.
Ganjar kemudian menyatakan perlunya perubahan regulasi jika diperlukan untuk memastikan efektivitas upaya pemulihan kepercayaan publik terhadap lembaga yang dinilai buruk tersebut.
Ganjar juga menyoroti pentingnya melibatkan semua pihak terkait, termasuk media, dalam membangun arus balik yang positif.
"Dukungan kedua adalah kolaborasinya dengan kondisi sosiologis yang terjadi di masyarakat, agamawan, ilmuan, budayawan, media. Ketika kegelisahaan itu semuanya muncul, rasanya ini yang mesti di akomodasi, untuk kemudian membalikan situasi itu. Dan ketika regulasinya tidak mencukupi, ya dirubah regulasinya," jelas Ganjar.
Dalam menjawab pertanyaan terkait skala penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan demokrasi, Ganjar memberikan penilaian 5 dari skala 1 hingga 10.
"(Skor) penegakan hukum, pemberantasan korupsi, demokrasi? Poinya kira-kira berapa? 1-10?"
"Ya dengan kasus ini (MK) jeblok. (Nilainya) 5," ucap Ganjar.
Ganjar menyatakan kondisi penegakan hukum, terutama setelah kejadian hasil putusan Makhamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menyatakan adanya pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim MK.
"Dengan kejadian ini persepsi publik hari ini berbeda, yang kemarin terlihat tegas, dengan kejadian-kejadian ini, maka nilainya menjadi jeblok. karena ada kemarahan dari mereka, warga, kecemasan, kegelisahan, tokoh agama, intelektual semuanya. Saya kita ini peringatan dalam konteks kita menjaga hukum berjalan dengan baik, betul-betul imparsial dan kemudian memberikan keadilan bagi semuanya. Ini sesuatu yang penting," papar Ganjar seusai kegiatan.
Dalam paparannya, Ganjar juga mengungkapkan data yang didapatkanya, dimana persepsi penegakan hukum saat ini hanya 30,7.
Untuk memperbaiki hal itu, Ganjar menyatakan yang harus dilakukan ialah supermasi hukum untuk melindungi seluruh warga.
Sementara untuk indeks hukum dan HAM pada 2017-2022 memiliki skor 6,2. Menurut Ganjar yang harus dilakukan ialah memperkuat lembaga HAM, perkuat pendidikan HAM pada publik.
-
最新!2020U.S.News世界大学排名重磅发布,你的梦校排第几?5 Makanan yang Dapat Memperbesar Payudara Secara AlamiRUPTL PLN Telan Dana Rp2.967 Triliun, Bahlil: Proyek BesarKolaborasi Lintas Sektor Sangat Penting untuk Perkuat Partisipasi Ekonomi Perempuan国外动画专业留学院校推荐Mencekam! Demonstran Nekat Berkemah di Depan Gedung DPR Jelang Pengesahan Revisi UU TNILagi, BSI Incar Rp4 Triliun dari Penerbitan Sukuk HijauPerjalanan Kereta Terpanjang di Dunia: dari Portugal ke Singapura日本大学环艺设计排名TOP6详情一览!Dorong Percepatan MBG, Bapanas Akan Dukung Penyusunan Regulasi dan Optimalisasi SDM
- ·20 Tersangka Kasus Bank Swadesi Minta Perlindungan Hukum
- ·Perjalanan Kereta Terpanjang di Dunia: dari Portugal ke Singapura
- ·Kemendikdasmen Bakal Upgrade SMK Unggul, 4 Tahun Belajar Lanjut Kerja di Luar Negeri
- ·Turun 3%, Citi Indonesia Bukukan Laba Bersih Rp645 miliar pada Kuartal I 2025
- ·FOTO: Bersenang
- ·BPOM Usul Ketamin Masuk Golongan Psikotropika
- ·Hiking di Situs Kuno, Gadis 12 Tahun Temukan Jimat Mesir 3.500 Tahun
- ·Industri Kosmetik dan Obat Tradisional Makin Jaya, Kemenperin Tekankan Pentingnya Branding
- ·Saksi: Heru Kongkalikong Manajer Investasi, Kuasa Hukum Berang
- ·Kemendikdasmen Bakal Upgrade SMK Unggul, 4 Tahun Belajar Lanjut Kerja di Luar Negeri
- ·PDIP dan PSI Memanas, Pengamat: Sindiran Kini Sentuh Level Pimpinan
- ·Sayuran yang Membuat Asam Lambung Naik, Hati
- ·Mau Kuliah di Al Azhar Mesir? Ini Syarat Dapatkan Kuota Beasiswa dari Kemenag
- ·Hubungan RI
- ·Chery Lebih Pilih Pasar Mobil Hybrid di Indonesia
- ·Pilot Ungkap Alasan Sebenarnya Mode Pesawat Perlu Aktif saat Terbang
- ·Hanya Ditunda, Syaiful Mujab Tegaskan Tidak Ada Jemaah Haji yang Keberangkatan Dibatalkan
- ·Gunung Lewotobi Laki
- ·FOTO: Monkey Forest Ubud Tutup Imbas Pohon Tumbang Tewaskan 2 Turis
- ·Pramugari Diam
- ·Partai Buruh Perbarui 60 Berkas Bacaleg DPR RI
- ·Menhub Dudy Pastikan Kelancaran Arus Balik Lebaran 2025
- ·Hyundai Motor Group luncurkan dana investasi startup senilai US$91,4 juta
- ·Dorong Percepatan MBG, Bapanas Akan Dukung Penyusunan Regulasi dan Optimalisasi SDM
- ·“不哭男主”有仙草大学要上,你有你的美国TOP123摄影院校要选!
- ·Burung Pemakan Bangkai Tabrak Pesawat hingga Tembus Kokpit
- ·PKB Bakal Dukung Prabowo Subianto Jadi Capres, Cak Imin: Saya Legowo
- ·Distributor Coca Cola (GRPM) Bakal Tebar Dividen Tunai Rp1,54 Miliar, Catat Jadwalnya!
- ·KPK Tahan 2 Tersangka Kasus Jual Beli Gas PT PGN dan PT IAE, Kerugian Negara Capai Rp252,2 M
- ·Diakui UNESCO, Kebaya Berpeluang Makin Mendunia
- ·6 Orang Tersangka Kasus Korupsi Graha Telkom Sigma Langsung Ditahan Kejagung
- ·Kolaborasi Lintas Sektor Sangat Penting untuk Perkuat Partisipasi Ekonomi Perempuan
- ·Tren Makan Popcorn Beku Curi Perhatian Warganet, Mau Ikut Coba?
- ·Intiland Resmi Gandeng ION Network untuk Bangun Data Center di Surabaya
- ·Arab Saudi Kini Tawarkan Kapal Pesiar Mewah Tanpa Alkohol
- ·Kemenko Perekonomian Optimalkan Program untuk Dorong Ekonomi Daerah