Pemerintah Indonesia membuka peluang selebar-lebarnya bagi sektor swasta dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur nasional, seiring meningkatnya kebutuhan anggaran infrastruktur di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Proyeksi kebutuhan anggaran lima tahun ke depan diperkirakan mencapai tiga kali lipat dibanding era Presiden Joko Widodo.

Herzaky Mahendra Putra, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk Komunikasi dan Informasi Publik, mengungkapkan hal tersebut dalam konferensi pers International Conference on Infrastructure 2025 yang akan digelar pada 11–12 Juni 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC).

"Kita sudah lihat di hitungan-hitungan kasar, budget infrastruktur yang dibutuhkan itu dari periode lima tahun ini, mungkin bisa sekitar tiga kali dari yang lima tahun lalu," ujar Herzaky, dikutip Selasa (3/6). "Jadi ini kita perlu banyak membangun infrastruktur untuk mencapai tujuan-tujuan kita."

Baca Juga: Menko AHY Tegaskan Pentingnya Semangat Pembangunan Infrastruktur ke Depan

Konferensi berskala internasional ini menjadi forum strategis perdana yang menyatukan kementerian/lembaga, pelaku industri nasional, serta mitra internasional dalam satu panggung untuk merumuskan peta jalan pembangunan infrastruktur nasional secara terintegrasi. Pemerintah berharap ajang ini dapat menjadi titik balik koordinasi yang konkret dalam mendukung target ambisius Presiden Prabowo, termasuk pertumbuhan ekonomi hingga 8%, serta pencapaian swasembada pangan, air, dan energi.

"Acara ini pertama kali yang kita laksanakan mungkin di Indonesia, karena memang kita mengetahui bahwa program-program Presiden kali ini sangat ambisius sebenarnya, dan bagus buat masyarakat. Tetapi tidak mungkin kita laksanakan tanpa adanya infrastruktur yang handal," ucap Herzaky.

Baca Juga: Kerja sama Strategis ZTE - XLSMART, Bangun Infrastruktur Digital yang Berkelanjutan dan Inklusif.

Herzaky menambahkan bahwa peran swasta menjadi krusial, mengingat besarnya kebutuhan pendanaan negara yang tidak mungkin sepenuhnya ditanggung APBN. Pembiayaan kreatif, kemitraan publik-swasta (PPP), hingga penarikan investor asing menjadi jalan keluar utama untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur dan mendorong pemerataan pembangunan.

"Acara ini salah satu ikhtiar kita juga untuk mengumpulkan semua stakeholder, mengetahui juga isu-isu apa, rencana-rencana pemerintah seperti apa, supaya komunikasi jelas," tegasnya.

Melalui konferensi ini, pemerintah ingin menyampaikan bahwa era pembangunan ke depan memerlukan partisipasi aktif seluruh pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi juga sektor swasta domestik dan internasional sebagai mitra pembangunan.